Kemenekraf Dorong Keberlanjutan Media Digital di Tengah Gempuran AI untuk Industri Kreatif

Kemenekraf mendorong keberlanjutan media digital di tengah perkembangan AI dan dominasi platform digital. Arah kebijakannya mencakup fondasi bisnis media, pengembangan produk, kualitas SDM, serta pembagian nilai ekonomi yang lebih adil antara kreator dan platform.

Bagi pengelola media, isu utamanya bukan memilih apakah akan memakai AI atau tidak. Pertanyaan yang lebih berguna adalah apakah teknologi tersebut membantu redaksi menjaga mutu informasi, memperkuat produk, dan memberi ruang kerja yang layak bagi orang-orang yang menghasilkan konten.

Apa yang didorong Kemenekraf untuk media digital

Menurut InvestorTrust, Teuku Riefky Harsya menegaskan penguatan media digital dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional pada Indonesia Digital Media Conference 2026 di Surabaya, 1 November 2026. Menurutnya, media menghubungkan kreator dengan audiens, jenama, penanam modal, serta jangkauan pasar lebih besar.

Dorongan tersebut terkait masuknya KBLI 58120, yaitu penerbitan surat kabar cetak dan digital, ke dalam pengampuan Kemenekraf. InvestorTrust menyebut rencana pembinaan meliputi operasional bisnis, inovasi produk, peningkatan mutu SDM. Artinya, keberlanjutan media dipandang sebagai pekerjaan lintas fungsi. Redaksi perlu memikirkan mutu liputan; manajemen perlu membangun model operasional; tim produk perlu membuat pengalaman audiens yang layak dipertahankan.

Pembinaan operasional dapat diterjemahkan menjadi peninjauan proses yang membebani tim tanpa memperbaiki kualitas. Pengembangan produk dapat berarti menguji bentuk distribusi atau layanan yang sesuai kebutuhan audiens. Peningkatan SDM menuntut kemampuan editorial, bisnis, dan teknologi berjalan bersama, bukan bekerja dalam ruang terpisah.

Mengapa AI tidak cukup dijawab dengan produksi konten lebih cepat

AI dapat membantu pekerjaan terbatas, misalnya membuat transkrip awal, merangkum dokumen, atau mengelompokkan masukan pembaca. Namun AI tidak menetapkan kepentingan publik, menilai kredibilitas narasumber, atau memikul tanggung jawab ketika informasi keliru dipublikasikan. Tugas tersebut tetap berada pada organisasi media dan orang yang mengambil keputusan editorial.

Perbedaan ini penting. Otomasi menjalankan aturan yang telah ditetapkan, misalnya naskah yang masuk dikirim ke folder sesuai rubrik. AI membantu memahami atau menghasilkan informasi, misalnya memberi label topik dari isi naskah. Keduanya bukan pengganti kebijakan redaksi. Tanpa standar sumber, persetujuan editor, dan catatan koreksi, penggunaan AI hanya berpotensi mempercepat masalah yang sudah ada.

Sebagai ilustrasi hipotetis, media lokal menerima banyak rilis setiap hari. Sistem AI dapat memberi label awal seperti ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Editor lalu memeriksa apakah rilis itu memiliki nilai berita, apakah sumbernya jelas, sudut apa yang belum terwakili, dan apakah ada klaim yang membutuhkan verifikasi tambahan. AI membantu mengurutkan pekerjaan; editor tetap menentukan apakah materi layak terbit.

Pengujian awal sebaiknya memakai ukuran yang relevan dengan mutu kerja. Tim dapat mencatat waktu penyortiran naskah, jumlah label yang keliru, jumlah koreksi faktual, serta naskah yang harus ditulis ulang secara besar. Catatan tersebut memberi dasar keputusan yang lebih baik daripada asumsi bahwa semua proses harus diotomatisasi.

Empat pilar yang menghubungkan media, kreator, dan platform

Jakarta Vision on Creative Economy menyoroti kesenjangan nilai ekonomi antara kreator konten dan platform digital besar. ANTARA menyebut dokumen World Conference on Creative Economy 2026 berlandaskan teknologi digital, keberlanjutan, hak kreator, inklusivitas, dan pemberdayaan komunitas.

Keempat pilar itu memberi cara yang lebih lengkap untuk membaca tantangan media. Teknologi bukan hanya soal alat AI yang dipakai redaksi, tetapi juga soal siapa yang mengendalikan distribusi konten dan hubungan dengan audiens. Keberlanjutan tidak berhenti pada kemampuan menerbitkan artikel setiap hari, melainkan mencakup kemampuan mempertahankan proses kerja dan produk yang bernilai.

Pilar kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif relevan ketika karya jurnalistik atau kreatif beredar luas melalui platform. Nilai ekonomi dari perhatian audiens, distribusi, dan penggunaan konten dapat terkonsentrasi pada pihak yang menguasai platform. Karena itu, isu bagi kreator dan penerbit bukan sekadar visibilitas, melainkan juga posisi tawar atas karya serta kondisi kerja yang menopang produksi konten.

Inklusivitas dan pemberdayaan komunitas juga perlu diterjemahkan dalam praktik media. Misalnya, sebuah redaksi dapat membuka jalur masukan pembaca yang terdokumentasi, lalu memastikan masukan tersebut tidak langsung diperlakukan sebagai fakta. Tim memisahkan laporan awal, bahan yang harus diverifikasi, serta tanggapan yang dapat dijawab lewat liputan lanjutan. Pendekatan ini menjaga ruang partisipasi tanpa mengorbankan disiplin editorial.

Rindekraf menempatkan media dalam ekosistem kreatif yang lebih luas

Menurut InvestorTrust, Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026–2045 menjadi acuan pengembangan ekonomi kreatif selama 20 tahun. Kebijakan tersebut menambah subsektor ekonomi kreatif dari 17 menjadi 21, mencakup AI serta konten digital.

Perluasan cakupan tersebut membuat batas antara media, kreator, teknologi, penerbitan, dan periklanan semakin beririsan. Media dapat menjadi ruang distribusi informasi, tempat kerja talenta kreatif, pengembang produk konten, sekaligus mitra bagi merek dan komunitas. Posisi yang luas ini membuka peluang, tetapi juga menuntut ketegasan mengenai nilai editorial dan sumber pendapatan.

Menurut InvestorTrust, subsektor ekonomi kreatif dalam Rindekraf 2026–2045 disebut menyerap 27,4 juta tenaga kerja dan menyumbang 7,38% terhadap PDB nasional. Angka tersebut menunjukkan besarnya konteks ekonomi kreatif, tetapi tidak otomatis menjadi ukuran kesehatan setiap perusahaan media. Kondisi sebuah media tetap perlu dilihat dari produk, biaya operasional, kapasitas tim, hubungan audiens, dan proses kerja yang dijalankan.

Langkah redaksi sebelum memperluas penggunaan AI

Mulailah dari satu workflow yang berisiko rendah. Pilih proses administratif atau persiapan yang hasilnya masih diperiksa manusia, seperti transkrip wawancara, pengelompokan naskah masuk, atau ringkasan dokumen. Jangan langsung menyerahkan publikasi, pengambilan keputusan editorial, atau komunikasi sensitif kepada sistem tanpa tinjauan yang jelas.

Tetapkan batas kerja sejak awal. Siapa yang boleh mengakses dokumen? Materi apa yang tidak boleh dimasukkan ke sistem? Siapa editor yang menyetujui hasil AI? Bagaimana tim menangani ringkasan yang salah atau kutipan yang terpotong? Jawaban atas pertanyaan ini perlu ditulis sebagai prosedur kerja singkat agar tanggung jawab tidak hilang di antara redaksi dan tim teknologi.

Andaikan sebuah tim ingin memakai AI untuk merangkum wawancara panjang. Jurnalis tetap menyimpan rekaman dan catatan asli. AI hanya menghasilkan draf ringkasan. Editor membandingkan setiap kutipan penting dengan rekaman, memperbaiki konteks, lalu mencatat jenis kesalahan yang muncul. Setelah beberapa kali pengujian, tim dapat memutuskan apakah workflow tersebut membantu atau justru menambah beban koreksi.

Untuk memahami perubahan hubungan media, algoritma, dan teknologi lebih luas, pembaca dapat melanjutkan ke artikel pilar “Media Digital, Algoritma, dan AI Membentuk Masa Depan Jurnalisme”. Langkah berikutnya adalah memilih satu proses editorial, menentukan penanggung jawab manusia, mencatat hasil uji selama periode kerja tertentu, lalu memutuskan perluasan penggunaan AI berdasarkan mutu hasilnya.