RI Dorong Perlindungan Anak di Era AI melalui UNESCO demi Ruang Digital Aman

RI dorong perlindungan anak di era AI melalui UNESCO dengan meminta kebijakan global berbasis bukti terkait penggunaan perangkat digital dan kecerdasan buatan oleh anak-anak serta generasi muda. Pesan utamanya bukan larangan menyeluruh, melainkan penilaian yang mempertimbangkan tujuan penggunaan, tahap perkembangan anak, kondisi pendidikan, budaya, serta kesenjangan digital tiap negara.

Sikap tersebut disampaikan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, I.G.A.K. Satrya Wibawa, pada Jumat, 16 Oktober 2026. Ia mengikuti hari kelima Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-225 di Paris, Prancis, lapor ANTARA. Indonesia menempatkan ruang digital sehat, aman, inklusif sebagai tujuan, tanpa mengabaikan kebutuhan akses pendidikan melalui teknologi.

Apa yang dibahas Indonesia dalam Sidang UNESCO

Sidang membahas dua inisiatif terkait anak, perangkat digital, dan AI. UNESCO Guidelines mengenai perangkat digital, pembelajaran dasar, serta kemampuan kognitif anak muda mula-mula diusulkan Pakistan. ANTARA melaporkan dukungan Indonesia bagi studi global tentang dampak gawai digital pada fondasi pembelajaran anak.

Cakupan kajian tidak semata menghitung durasi waktu layar. Proposal juga menyoroti literasi, numerasi, rentang perhatian, berpikir kritis, perkembangan kognitif, kualitas pembelajaran, serta perbandingan metode digital dan nondigital, sebagaimana dilaporkan Suara Surabaya. Pertanyaannya bukan hanya “berapa lama anak memakai layar”, melainkan “apa yang dilakukan anak di layar” serta “apakah aktivitas itu mendukung pembelajaran”.

Usulan berikutnya berfokus pada standar global untuk menjaga serta memperkuat kaum muda dalam ruang digital berlandaskan AI. Cakupannya meliputi media sosial, algoritma rekomendasi, gim digital, dunia virtual, chatbot, serta pendamping berbasis AI, menurut Koran Jakarta. Cakupan ini penting karena pengalaman anak di ruang digital tidak berhenti pada aplikasi belajar. Konten hiburan, rekomendasi otomatis, percakapan dengan chatbot, hingga interaksi dalam gim juga dapat memengaruhi pengalaman anak.

Mengapa Indonesia menolak pendekatan satu aturan untuk semua negara

Indonesia menekankan bahwa dampak perangkat digital dapat berbeda menurut kondisi suatu negara. Wilayah dengan akses pendidikan terbatas dapat memakai teknologi sebagai jembatan menuju materi belajar. Pada kondisi lain, penggunaan perangkat berlebihan atau tanpa tujuan pendidikan dapat mengganggu proses belajar. Koran Jakarta mengutip Satrya bahwa tidak ada satu kebijakan yang otomatis tepat untuk seluruh negara.

Posisi ini sejalan dengan catatan dokumen yang dibahas UNESCO. ANTARA melaporkan bukti penelitian mengenai dampak perangkat digital belum sepenuhnya konsisten, sehingga penilaian perlu dilakukan secara komprehensif. Kebijakan perlu membaca konteks: usia pengguna, tujuan aktivitas, kualitas materi, pendampingan, akses pendidikan alternatif, serta risiko yang dihadapi anak.

Contohnya, penggunaan tablet untuk membaca materi pilihan guru dapat dinilai berbeda dari penggunaan aplikasi yang terus mendorong anak berpindah konten tanpa tujuan belajar. Keduanya memakai layar, tetapi tujuan, desain layanan, bentuk pendampingan, serta hasil yang diharapkan berbeda. Pendekatan berbasis bukti membantu pembuat kebijakan menghindari keputusan yang hanya bertumpu pada kekhawatiran atau optimisme terhadap teknologi.

Teknologi pendukung tidak boleh menggantikan manusia

UNESCO menempatkan teknologi sebagai pendukung, bukan pengganti interaksi manusia dalam pendidikan, menurut ANTARA. Batas ini relevan ketika AI dipakai untuk memberi penjelasan, menghasilkan latihan, menjawab pertanyaan, atau membantu guru menyiapkan materi. AI dapat menjadi alat bantu, tetapi tidak layak mengambil alih peran pendidik dan orang tua dalam menilai kebutuhan, emosi, pemahaman, serta keselamatan anak.

Bayangkan seorang guru menggunakan asisten AI untuk membantu murid kelas menengah menyusun kerangka tulisan. Murid terlebih dahulu membaca bahan, mencatat gagasan awal, lalu meminta AI mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan argumen. Guru memeriksa hasilnya bersama murid, termasuk bagian yang tidak sesuai dengan bahan bacaan. Dalam skenario ini, AI membantu proses belajar tanpa menggantikan penilaian guru atau usaha berpikir murid.

Skenario tersebut berbeda dari praktik ketika murid langsung meminta jawaban lengkap lalu menyerahkannya tanpa memahami isi. Masalahnya bukan sekadar penggunaan AI, melainkan hilangnya proses belajar yang hendak dibangun. Kerangka UNESCO yang didorong Indonesia memberi dasar untuk menilai fungsi teknologi secara lebih tepat daripada sekadar memberi label aman atau berbahaya.

Risiko yang perlu diperhatikan dalam layanan digital untuk anak

Koran Jakarta melaporkan agenda perlindungan generasi muda di lingkungan AI mencakup risiko manipulasi informasi. Risiko ini relevan untuk layanan dengan rekomendasi konten, chatbot, gim, atau pendamping digital. Anak dapat menerima jawaban keliru, konten tidak sesuai konteks, atau arahan yang tampak meyakinkan meski tidak tepat.

Risiko berikutnya adalah privasi. Anak mungkin diminta memasukkan nama, lokasi, foto, kebiasaan, atau isi percakapan ke dalam layanan digital. Pembuat layanan perlu memeriksa apakah data tersebut benar-benar diperlukan untuk fungsi produk. Data yang tidak diperlukan sebaiknya tidak dikumpulkan. Layanan yang memakai AI untuk merespons anak juga perlu menentukan pihak yang memiliki akses ke percakapan serta durasi penyimpanan data.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengatur keamanan, privasi, serta kepentingan terbaik anak Indonesia di ruang digital melalui PP TUNAS, menurut Koran Jakarta. Pembahasan UNESCO tidak menggantikan aturan nasional tersebut. Pembahasan ini memperkuat kebutuhan pedoman yang mempertimbangkan perlindungan anak sejak tahap desain layanan digital.

Langkah praktis untuk sekolah, keluarga, dan pembuat produk

Sekolah dapat memulai dari tujuan pembelajaran sebelum memilih aplikasi atau fitur AI. Tentukan tugas yang boleh dibantu teknologi, bagian yang harus dikerjakan murid secara mandiri, serta cara guru memeriksa prosesnya. Bila AI digunakan untuk membuat latihan, guru tetap perlu meninjau ketepatan materi, bahasa, serta kesesuaiannya dengan tingkat belajar anak.

Keluarga dapat memulai dari percakapan sederhana tentang layanan yang digunakan anak. Tanyakan aplikasi yang dipakai, jenis pertanyaan yang diajukan kepada chatbot, serta waktu ketika anak perlu meminta bantuan orang dewasa. Pendekatan ini lebih berguna daripada hanya memeriksa durasi layar karena risiko juga dapat muncul dari konten, rekomendasi, atau percakapan yang diterima anak.

Pembuat produk digital perlu melakukan pemetaan sebelum meluncurkan fitur yang dapat diakses anak. Catat data yang diterima sistem, tindakan yang dapat dilakukan otomatis, pihak yang bertanggung jawab ketika sistem salah, serta jalur pengalihan ke manusia. Chatbot untuk pengguna muda, misalnya, tidak sebaiknya menangani pertanyaan sensitif tanpa mekanisme eskalasi yang jelas.

Mulailah dari satu layanan digital yang digunakan anak di lingkungan Anda. Periksa tujuan penggunaan, data yang diminta, bentuk pendampingan manusia, serta cara melaporkan masalah. Pemeriksaan tersebut menerjemahkan dorongan Indonesia di UNESCO menjadi perlindungan yang dapat diterapkan dalam aktivitas digital sehari-hari.