RUU Hak Cipta Atur Penggunaan Karya untuk Pelatihan AI

Apa yang terjadi dalam pembahasan RUU Hak Cipta dan pelatihan AI

RUU Hak Cipta atur penggunaan karya untuk pelatihan AI masih berada pada tahap pembahasan, bukan aturan final yang sudah berlaku. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyatakan ketentuan terkait AI masih berupa usulan dalam pembahasan RUU Hak Cipta. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa sudah ada mekanisme izin, pembayaran kompensasi, atau kewajiban teknis tertentu yang berlaku khusus untuk pelatihan AI.

Arah pembahasannya menunjukkan perhatian pada dua hal. Pertama, penggunaan karya manusia sebagai materi yang diproses sistem AI. Kedua, posisi manusia ketika AI digunakan dalam penciptaan karya baru. Dalam publikasi DPR RI pada 28 Oktober 2026, Bob Hasan menyampaikan bahwa penggunaan AI untuk menciptakan karya, termasuk lagu dan musik, perlu disikapi secara bijaksana dengan manusia tetap menjadi penentu proses kreatif.

Bagi kreator dan pelaku bisnis, isu ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah AI boleh dipakai. Pertanyaan yang lebih berguna adalah: karya apa yang masuk ke sistem, siapa pemegang haknya, untuk tujuan apa materi itu digunakan, dan siapa yang menyetujui penggunaannya. Jawaban atas pertanyaan tersebut membantu membedakan eksperimen internal yang terkendali dari penggunaan data yang sulit ditelusuri.

Bedakan data pelatihan AI, penggunaan AI, dan karya hasil AI

Data pelatihan AI adalah teks, gambar, musik, rekaman, atau materi lain yang diproses agar model mengenali pola. Penggunaan AI adalah saat seseorang memakai sistem yang sudah tersedia untuk menyusun draf, merangkum dokumen, membuat gambar, atau membantu pekerjaan lain. Karya hasil AI adalah output yang dibuat sistem setelah menerima instruksi pengguna. Ketiganya saling terkait, tetapi persoalan hak cipta dan tanggung jawabnya tidak selalu sama.

Artikel akademik Legality of Copyright in Artificial Intelligence-Generated Works dalam bahan bersumber menyebut proses pelatihan AI generatif berpotensi bertentangan dengan prinsip penggunaan wajar apabila memakai materi berhak cipta untuk tujuan komersial. Pernyataan tersebut perlu dibaca sebagai isu hukum yang sedang diperdebatkan, bukan sebagai kesimpulan bahwa setiap penggunaan materi berhak cipta untuk AI pasti melanggar hukum.

Sebagai ilustrasi hipotetis, tim produk memakai katalog, panduan penggunaan, dan arsip tanya-jawab milik perusahaannya untuk membangun asisten internal. Risiko data pelatihan berbeda dibanding tim yang mengumpulkan artikel, ilustrasi, atau musik dari internet tanpa mencatat asal dan syarat lisensinya. Pada contoh pertama, tim masih perlu mengatur akses dokumen internal. Pada contoh kedua, tim harus terlebih dahulu memeriksa dasar penggunaan materi dari pihak lain.

Kekeliruan umum muncul ketika seluruh proses disamakan dengan sekadar mengetik prompt. Padahal, risiko dapat dimulai jauh sebelum output muncul. Pengumpulan data, penyimpanan, pengunggahan ke layanan pihak ketiga, hak akses pengguna, dan pencatatan sumber merupakan bagian dari tata kelola penggunaan AI.

Mengapa kontribusi manusia menjadi pusat pembahasan

Kontribusi manusia penting karena konsep ciptaan dalam materi presentasi Hak Cipta Berbasis AI dalam Perspektif UUHC dikaitkan dengan hasil karya yang lahir dari inspirasi, kemampuan, pikiran, dan imajinasi manusia. Bahan Universitas Hasanuddin juga menekankan bahwa karya berbantuan AI perlu dilihat dari kontribusi manusia dalam proses penciptaannya.

Kontribusi itu tidak cukup dinilai dari fakta bahwa seseorang memasukkan satu instruksi singkat. Penilaian dapat melihat rangkaian keputusan kreatif, seperti menetapkan tujuan karya, memilih referensi yang sah, memberi arahan, menolak hasil yang tidak sesuai, menyunting naskah, dan menentukan versi akhir yang dipublikasikan. Semakin banyak keputusan substansial yang dibuat manusia, semakin jelas pula peran kreatifnya dalam proses tersebut.

Misalnya, seorang editor menggunakan AI untuk membuat beberapa draf ringkasan artikel. Editor lalu memeriksa fakta, menyusun ulang sudut pandang, menghapus klaim yang tidak didukung sumber, menambahkan analisis sendiri, dan memutuskan naskah akhir. Contoh ini berbeda dari menerbitkan output mentah tanpa peninjauan. Perbedaan tersebut relevan saat pembahasan RUU menempatkan manusia sebagai penentu proses kreatif, sebagaimana disampaikan dalam publikasi DPR RI.

Bagi organisasi, pencatatan kontribusi manusia juga berguna secara operasional. Simpan brief, sumber yang dipakai, catatan penyuntingan, versi draf, serta pihak yang menyetujui publikasi. Dokumentasi itu bukan jaminan atas status hukum karya, tetapi membantu menunjukkan proses kerja ketika muncul pertanyaan mengenai asal materi dan pengambilan keputusan.

Risiko yang perlu diperiksa sebelum karya dipakai dalam sistem AI

Untuk TDM komersial, termasuk pelatihan model AI, pemerintah mengusulkan lisensi yang wajar, menurut Hermansyah dalam publikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebuah karya dapat tetap memiliki pemegang hak, ketentuan lisensi, atau batas penggunaan walaupun mudah diakses melalui mesin pencari maupun media sosial. Karena RUU masih dibahas, bisnis tidak sebaiknya membangun kebijakan dengan asumsi bahwa aturan masa depan akan membenarkan praktik yang dilakukan hari ini.

Risiko juga berbeda menurut jenis materi. Dokumen internal dapat memuat informasi rahasia. Materi pelanggan dapat mengandung data yang aksesnya dibatasi. Karya eksternal dapat memiliki pemegang hak dan ketentuan lisensi tersendiri. Mencampur seluruh materi dalam satu folder atau satu basis pengetahuan tanpa klasifikasi membuat tim sulit menjawab pertanyaan paling dasar: data ini berasal dari mana dan siapa yang boleh menggunakannya?

Sebagai contoh hipotetis, tim pemasaran ingin memakai AI untuk menyusun jawaban awal atas pertanyaan pelanggan tentang produk. Mereka dapat memulai dari manual produk, daftar harga yang telah disetujui, dan panduan layanan yang memang dikelola perusahaan. Tim kemudian menetapkan admin konten sebagai pihak yang menyetujui dokumen, membatasi akses hanya untuk staf terkait, serta mengarahkan pertanyaan di luar basis pengetahuan kepada manusia.

Usulan pemerintah mencakup publikasi ringkasan data pelatihan AI; transparansi itu diusulkan untuk memperjelas penggunaan karya cipta dan memberi informasi tentang sumber materi, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bila AI memberi jawaban keliru, harus jelas siapa yang meninjau, bagaimana jawaban diperbaiki, dan apakah dokumen sumber perlu dicabut dari sistem.

Checklist kerja untuk kreator dan bisnis pengguna AI

Langkah pertama adalah membuat inventaris sederhana. Kelompokkan materi menjadi dokumen milik organisasi, materi berlisensi, data pelanggan, karya dari sumber terbuka, dan materi yang status penggunaannya belum jelas. Jangan memakai kategori “publik” sebagai pengganti pemeriksaan lisensi atau hak penggunaan.

Setelah inventaris tersedia, tentukan tujuan pemakaian setiap kelompok data. Dokumen produk mungkin dipakai untuk asisten internal. Materi berlisensi mungkin hanya boleh dipakai untuk kebutuhan tertentu. Data pelanggan mungkin tidak boleh diunggah ke layanan AI tanpa persetujuan dan pengaturan akses. Catat tujuan tersebut bersama pemilik data atau penanggung jawabnya.

Berikutnya, tetapkan batas tindakan otomatis. AI dapat membantu membuat draf jawaban, mengelompokkan pertanyaan, atau mencari dokumen relevan. Publikasi konten, pengiriman jawaban yang berdampak pada pelanggan, perubahan dokumen, atau keputusan yang menyangkut hak pihak lain sebaiknya memiliki jalur persetujuan manusia.

Terakhir, buat proses koreksi. Jika ditemukan materi yang tidak seharusnya dipakai, tim perlu tahu siapa yang menghentikan akses, menghapus atau mengganti materi, serta menilai dampak pada output yang sudah dihasilkan. Proses ini tidak menggantikan nasihat hukum. Namun, ia mencegah keputusan penting dibuat hanya berdasarkan asumsi bahwa AI selalu memahami konteks hak cipta.

Untuk konteks kebijakan yang lebih luas, pembaca dapat melihat artikel pilar “DPR Soroti Penggunaan AI dalam RUU Hak Cipta dan Dampaknya bagi Kreator”. Setelah itu, pilih satu workflow yang memakai dokumen eksternal minggu ini. Buat daftar sumbernya, tandai status izin atau lisensinya, lalu tetapkan satu orang yang berwenang menyetujui data sebelum workflow diperluas.