Pemkot Banjarmasin Tingkatkan Kualitas LAKIP melalui Teknologi AI

Pemkot Banjarmasin meningkatkan kualitas LAKIP melalui teknologi AI dengan batas kerja yang tegas. AI dipakai sebagai asisten untuk membantu analisis, penyempurnaan, dan verifikasi dokumen. Validitas data, penjelasan capaian, serta persetujuan laporan tetap menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan pejabat terkait.

Pendekatan ini menjawab persoalan yang sering muncul dalam laporan kinerja: dokumen harus akurat, berbasis data, memiliki analisis yang memadai, dan selesai tepat waktu. Nilai penggunaan AI bukan pada kemampuan membuat narasi secara otomatis, melainkan pada kemampuannya membantu penyusun menemukan bagian yang perlu ditelaah lebih dahulu.

Apa yang dilakukan Pemkot Banjarmasin dalam penyusunan LAKIP

Pemkot Banjarmasin memperkuat penyusunan LAKIP dan akan memakai AI sebagai alat bantu analisis, penyempurnaan, serta verifikasi dokumen. Workshop Laporan Kinerja 2026 digelar 2 November 2026 di Hotel Nasa Banjarmasin. Menurut Kalimantan Post, Sekda Banjarmasin Ichrom Muftezar, Kabag Organisasi Setdako Mouna Rahmawati, para Kasubbag Perencanaan, serta staf penyusun administrasi dari 32 perangkat daerah menghadiri acara itu.

Pelatihan ini memperkuat kapasitas serta kesamaan persepsi perangkat daerah untuk menyusun LAKIP bermutu, akurat, berbasis data, tepat waktu. Menurut ANTARA News Kalsel, Pemkot Banjarmasin akan memakai AI sebagai alat bantu untuk mempercepat proses penyusunan laporan sekaligus meningkatkan kualitasnya.

Ichrom Muftezar menegaskan bahwa AI bukan pengambil keputusan. Menurut laporan ANTARA News Kalsel, teknologi ini diharapkan membantu penyusun dalam analisis dan penyempurnaan dokumen tanpa mengurangi peran serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Artinya, AI dapat memberi masukan, tetapi manusia tetap memeriksa dasar data dan menetapkan isi akhir laporan.

Menurut Kalimantan Post, Pemkot melibatkan pemateri internal dan Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadiran pelatihan ini penting karena penggunaan alat tidak otomatis memperbaiki laporan. Penyusun tetap perlu memahami pedoman, indikator kinerja, sumber data, dan konteks program yang dilaporkan.

Bagaimana AI ditempatkan dalam workflow verifikasi LAKIP

Menurut ANTARA News Kalsel, Kayuh Baimbai direncanakan digunakan untuk penginputan laporan kinerja perangkat daerah. Dokumen LAKIP yang masuk direncanakan melalui verifikasi berbantuan AI untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi itu bukan hasil final dan tidak menggantikan proses telaah administratif maupun substansi.

Alurnya dapat dipahami dalam lima tahap. Pertama, perangkat daerah menyiapkan data dan draf laporan sesuai pedoman. Kedua, laporan diinput melalui Kayuh Baimbai. Ketiga, AI membantu menyoroti bagian yang berpotensi perlu diperbaiki. Keempat, staf penyusun memeriksa rekomendasi tersebut dengan dokumen sumber. Kelima, atasan atau penanggung jawab memberikan persetujuan sebelum laporan disampaikan.

Pembagian peran ini perlu dijaga. Otomasi biasa menjalankan aturan tetap, misalnya menerima input atau meneruskan dokumen ke tahap berikutnya. AI dapat membantu membaca teks, mengenali pola, dan memberi saran berbasis dokumen yang diproses. Manusia memegang tugas yang tidak boleh dialihkan: memastikan data benar, menilai apakah analisis sesuai kondisi lapangan, serta menyetujui laporan.

Sebagai ilustrasi hipotetis, staf sebuah perangkat daerah menginput draf laporan yang mencantumkan capaian program tetapi belum menjelaskan hambatan pelaksanaannya. Sistem dapat menandai ketidakseimbangan tersebut sebagai bagian yang perlu ditelaah. Staf lalu membuka dokumen kerja dan data pendukung, menambahkan uraian yang relevan bila tersedia, kemudian menyerahkan revisi kepada atasan. AI membantu mengarahkan telaah, bukan menciptakan fakta baru.

Masalah kualitas laporan yang ingin diperbaiki

Kualitas laporan perlu diperkuat pada mutu informasi, analisis hambatan dan penentu capaian kinerja, serta ketepatan waktu pelaporan. Mouna Rahmawati menyampaikan hal itu kepada ANTARA News Kalsel berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi.

Tiga area itu menjelaskan alasan AI ditempatkan pada tahap verifikasi. Laporan dapat memuat data yang lengkap tetapi tetap sulit dipahami bila narasinya tidak menjelaskan hubungan antara target, realisasi, hambatan, dan tindak lanjut. Sistem dapat membantu mengarahkan perhatian penyusun pada bagian yang belum konsisten atau belum lengkap. Namun, hanya perangkat daerah yang mengetahui apakah penjelasan tersebut sesuai dokumen dan kondisi pelaksanaan program.

Contoh hipotetis lain, sebuah draf menyebut target kegiatan belum tercapai tanpa menerangkan faktor penyebab atau langkah perbaikannya. AI dapat merekomendasikan pemeriksaan terhadap bagian analisis. Penyusun tidak seharusnya menerima saran itu mentah-mentah. Ia perlu mengecek data pelaksanaan, catatan rapat, atau dokumen pendukung yang berwenang sebelum menulis penjelasan dalam laporan.

Cara kerja tersebut lebih aman dibanding membiarkan sistem menghasilkan narasi tanpa kontrol. LAKIP adalah dokumen akuntabilitas. Kualitas bahasa penting, tetapi ketepatan data dan pertanggungjawaban atas isi jauh lebih penting.

AI untuk LAKIP perlu tetap diawasi manusia

Dalam penyusunan dan verifikasi LAKIP, Pemkot Banjarmasin sudah menyatakan posisi AI sebagai asisten, bukan pengambil keputusan. Batas ini perlu diterapkan pada praktik harian. AI boleh membantu memberi rekomendasi perbaikan, mendeteksi bagian yang perlu diperiksa, atau mendukung telaah draf LAKIP. AI tidak semestinya menjadi pihak yang menetapkan capaian, menyimpulkan penyebab kegagalan program, atau menyetujui laporan.

Setiap perangkat daerah juga perlu menentukan siapa yang berhak mengakses dokumen, siapa yang memeriksa rekomendasi, dan siapa yang memberi persetujuan akhir. Dokumen kinerja dapat memuat informasi internal. Karena itu, akses dokumen dan pencatatan perubahan perlu diatur sesuai tata kelola instansi sebelum penggunaan AI diperluas.

Sebagai langkah kerja, tim dapat memakai daftar pemeriksaan sederhana sebelum laporan disetujui. Periksa sumber angka, kecocokan antara narasi dan data, penjelasan kendala, penjelasan faktor keberhasilan, serta nama pihak yang menyetujui revisi. Daftar ini menjaga agar AI mempercepat telaah tanpa mengaburkan akuntabilitas.

Konteks pengembangan teknologi di Banjarmasin

Pemanfaatan AI untuk LAKIP berada dalam konteks pengembangan Kota Cerdas Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan pada Februari 2026 bahwa evaluasi implementasi Kota Cerdas membahas penyesuaian Masterplan Smart City dengan RPJMD Kota Banjarmasin 2025–2030, RPJMN, dan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Digital. Informasi tersebut dimuat dalam situs Pemerintah Kota Banjarmasin.

Dalam laporan yang sama, Diskominfotik Banjarmasin menyebut penggunaan sensor Internet of Things untuk pemantauan lalu lintas dan pengelolaan aplikasi angkutan publik BTS Go. Menurut ANTARA News Kalsel, AI direncanakan sebagai alat bantu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas proses penyusunan laporan kinerja, termasuk analisis dan penyempurnaan dokumen.

Bagi instansi lain, titik awal yang masuk akal adalah memilih satu tahap review dokumen yang berulang dan memiliki penanggung jawab jelas. Petakan dokumen sumber, tetapkan bagian yang boleh dibantu AI, buat daftar pemeriksaan manusia, lalu uji pada satu jenis laporan. Setelah tim menemukan pola kesalahan, kebutuhan data, dan jalur persetujuan yang tepat, penerapan dapat dinilai kembali sebelum diperluas.